//
PERANAN PARIWISATA SEBAGAI ILMU MANDIRI DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN VOKASI[1]

By: Himawan Brahmantyo dan Kusmayadi[3]

Pengenalan

Berbagai usaha untuk mewujudkan pariwisata sebagai disiplin ilmu mandiri tidak henti-hentinya diperjuangkan oleh berbagai pihak.  Pengakuan tersebut sangat penting bertalian dengan peningkatan kualifikasi sumberdaya manusia bidang pariwisata. Terutama penga­kuan dan legitimasi dari pemerintah (c.q Depdiknas) dalam bentuk ijin operasional bagi penyelenggaraan pendidikan Sarjana Pariwisata (S1) Magister Pariwisata (S2) dan Doktor Pariwisata (S3).

Akan tetapi perlu dipertimbangkan, bahwa dengan diakuinya pariwisata sebagai ilmu mandiri, komposisi sumberdaya yang memiliki kemampuan akademik dengan vokasional harus tetap proporsional, agar dapat memenuhi kebutuhan industri baik dari segi kuantiti maupun kualitinya. 

Saat ini, sumber daya manusia pariwisata dihasilkan dari lembaga pendidikan vokasi, SMK, dan pelatihan-pelatihan bidang kepariwisataan.  Ambil contoh, publikasi BPS (2006) melaporkan bahwa tenaga kerja pada industri perhotelan/akomodasi mencapai 225,042.  Dari jumlah tersebut 78%-nya berada pada level operasional.  Hal ini menunjukkan kontribusi pendidikan vokasi masih harus dipertahankan.

Sekilas Tentang Pendidikan Vokasi

Sampai akhir abad keduapuluh, pendidikan vokasi dilaksanakan terbatas pada pada pendidikan kejuruan, seperti mekanik dan perbengkelan sehingga seringkali diasosiasikan dengan pendidikan kelas bawah (lower classes).  Pendidikan vokasi juga sering diasosiasikan dengan pendidikan bagi orang dewasa sebagai pembelajaran melalui sistem pemagangan (Wikipedia.org).

Akan tetapi pada abad keduapuluh, pendidikan vokasi telah berkembang dengan sangat cepat dan beragam, seiring dengan munculnya berbagai industri seperti ritel, hospitaliti dan pariwisata, teknologi informasi dan banyak lagi jasa lainnya termasuk pengrajin tradisional dan industri jasaboga.

Berdasarkan ensiklopedia (Wikipedia) Pendidikan vokasi merupakan pen­didikan yang mempersiapkan peserta didik untuk mengisi karir atau profesi yang secara tradisional bukan pendidikan akademik dan secara langsung berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan di industri.  Terkadang disebut pula sebagai pendidikan teknik sehingga peserta didik secara langsung diberikan pengetahuan dan keterampilan khusus berkaitan dengan teknologi tertentu.

Jacobs (2001) menekankan bahwa pendidikan vokasi akan mempersiapkan dan menciptakan seseorang dengan serangkaian keterampilan untuk mengejar karir pada posisi jabatan dan gaji yang lebih tinggi.  Perubahan ini digambarkan oleh Bragg (2001) sebagai ‘new vocationalism’ di mana terjadi perubahan kebutuhan dan perminataan yang diciptakan oleh industri, dunia bisnis maupun regulasi pemerintah.

Walau pelaksanaannya sudah lama, istilah pendikan vokasi secara resmi baru masuk ke dalam UU tahun 2003 yang menyatakan pendidikan vokasi disebut sebagai:

“…….. pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana” (penjelasan  pasal 15, UU Sisdiknas).

Klausul tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan dengan jenjang diploma dapat menggambarkan sebagai pendidikan dengan jenis vokasi.  Dengan demikian institusi pendidikan yang lulusannya sampai jenjang diploma empat, termasuk pendidikan vokasi.

Ciri-ciri pendidikan  vokasi dikembangkan atas prinsip-prinsip (Bragg, 2001):

­          Penyelenggaraannya mengikuti klaster karir di lapangan.  Klaster ini merupakan kelanjutan dari posisi entry-level menuju tingkat profesional;

­          Kurikulum disusun secara terpadu antara unsur akademik dan unsur vokasi;

­          Integrasi penyelenggaraan mengacu pada sistem pendidikan tinggi;

­          Pendekatan mengajar berfokus pada strategi ‘active teaching’, instruksional berpusat pada peserta belajar, menerapkan teori konstruktivisme dan berbasiskan proyek (project-based);

­          Instruksional disusun lebih holistik dengan kurikulum dirancang secara aplikatif dan fleksibel.

Dengan adanya partisipasi aktif dari pihak industri, maka penyelenggaraannya dapat dilaksanakan secara komprehensif, modul program dapat dibuat sesuai kebutuhan (tailor-made), dan saling memberikan mafaat untuk semua pihak baik mahasiswa, lingkungan kampus mapun industri.

Pendidikan vokasi secara umum dapat dibedakan dari pendidikan lainnya pada kajian sain yang tidak berfokus pada teori dan pengetahuan konseptual, melainkan lebih berfokus pada aplikasi dari teori dan implementasi dari konsepsi teoritis tersebut.  Adapun pendidikan penyelenggaraannya biasanya dilaksanakan sampai pada jenjang diploma.

Vokasi dan Akademik

Sub judul ini kami tampilkan untuk membatasi pemahaman tentang vokasi dan akademik, agar dapat melihat dengan jelas bagaimana peran pariwisata sebagai ilmu mandiri.

Sebelum terbit UU No. 20 tahun 2003, istilah vokasi belum secara formal digunakan di kalangan institusi pendidikan.  Yang lebih dikenal adalah pendidikan jalur profesional dan jalur akademik.

Hanya sedikit perbedaan tujuan kedua jalur tersebut dalam hal lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan memperkaya khasanah ilmu, pengetahuan dan teknologi yang merupakan fokus jalur akademik, sedangkan kemampuan profesional dalam menerapkan dan mengembangkan teknologi merupakan fokus dari jalur profesional.

Bagi industri hospitaliti dan pariwisata, pendidikan akademik dan vokasi berbeda dalam hal output yang dihasilkan dari kedua jenis pendidikan tersebut.  Perbedaan dan persamaan dapat digambarkan sebagai berikut:

 

 

Gamabar 1. karakteristik pembelajaran akademik vs vokasi

Proses pembelajaran di pendidikan vokasi menekankan pada aspek penguasaan keterampilan kerja, ketrampilan teknis, lebih menggunakan fisik, garis kerja sinkronis, dan ‘pengetahuan bagaimana’ sesuatu itu terjadi.  Sebaliknya proses pembelajaran akademik menekankan pada bagamana menghasilkan sumberdaya yang memiliki wawasan/pan­dangan luas tentang lapangan pekerjaan, memiliki kemampuan konseptual, mengutamakan berfikir kritis, dan memiliki visi masa depan berbasiskan sekarang dan masa lalu, serta memiliki ‘pengetahuan mengapa’ sesuatu bisa terjadi.

Yang sama dari keduanya adalah profesionalisme, hospitaliti dan kosmopolitanisme.  Profesionalisme sangat penting untuk masuk ke di industri hospitaliti dan pariwisata namun pelaksanaanya akan berbeda pada siatuasi-situasi  tertentu.  Untuk memperluas tingkat profesionalisme, karakteristik hospitaliti merupakan bagian penting dalam pembelajaran.  Kosmopolitanisme dapat dipahami sebagai konsep dan praktik dari hospitaliti dan pariwisata.  Proses pembelajaran harus menghasilkan orang yang mengerti budaya serta menghargainya.  Demikian pula komunikasi dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh orang lain/kastemer merupakan hal penting dalam pendidikan baik akademik maupun vokasi.

Peran Pariwisata sebagai ilmu mandiri

Diakuinya pariwisata sebagai ilmu mandiri, dapat menghasilkan sumberdaya yang memiliki kualifikasi sarjana S1, Magister  dan doktor.  Mereka itu akan menjadi ilmuwan, periset dan teknokrat.  Sedangkan pendidikan vokasi berkonsentrasi untuk menghasilkan para pro­fesional dan tenaga teknis.  Hasil rapat kerja Budpar  menetapkan kompetensi umum untuk masing-masing bidang yaitu:

1.         Para Akademisi/peneliti/ilmuwan, yaitu SDM yang memiliki kompetensi untuk mengem­bangkan ilmu pengetahuan tentang kepariwisataan dan/atau konsep-konsep yang genuine, bertugas untuk melakukan penelitian dalam lingkup ilmu pariwisata.  Hasilnya berupa pengetahuan, teori bahkan teknologi.  Hasil-hasil tersebut dapat digunakan oleh industri, pendidikan vokasi dan profesi dan pendidikan akademik sendiri.

2.        Sementara itu, para teknokrat, yaitu SDM yang mempunyai kompetensi untuk mengembangkan rancang bangun kepariwisataan, kebijakan kepariwisataan, diver­sifikasi produk wisata, dan strategi pemasaran pariwisata akan menemukan metode, inovasi, yang digunakan baik oleh industri maupun pendidikan vokasi dan pendidikan akademik sendiri.  Yang lebih luas adalah para teknoktrat dapat merancang destinasi wisata dan variannya.

3.        Para profesional, yaitu SDM yang memiliki kompetensi berupa keahlian untuk mengembangkan dan mengelola usaha pariwisata, yang lebih pada penggunaan ilmu dan teknologi yang diperlukan baik oleh industri maupu lembanga pendidikan.

4.        Adapun Tenaga teknis, yaitu SDM yang memiliki kompetensi berupa keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis dalam usaha pariwisata.  Mereka akan sangat terbantu untuk dengan adanya teknologi pengetahuan hasil penelitian,

Bagi pendidikan vokasi, pengakuan pariwisata sebagai ilmu mandiri, secara langsung tidak berpengaruh besar, karena saat ini pun kurikulum pendidikan vokasi sudah memasukan unsur akademik seperti metodologi penelitian dan penelitian serta publikasi ilmiah.  Namun dampak tidak langsung akan dirasakan lebih besar di mana hasil-hasil penelitian yang menghasilkan inovasi dan invention diharapkan lebih banyak dan dapat digunakan baik oleh kalangan industri maupun lembaga pendidikan vokasi.  Gambar 2. menggambarkan peran disiplin ilmu pariwisata terhadap pendidikan vokasi.

 

Pariwisata ilmu mandiri

Akademik

S3, S2, S1

Vokasi

D4, D3, D2, D1

Profesi

SP????

Akademisi/ilmuwan/periset, Teknokrat

Tenaga operasional tingkat dasar dan menenengah

Professional, manajerial

Industri

Ilmu, teori, teknologi

 

Gambar 2.  Peran Pariwisata sebagai Ilmu Mandiri terhadap pendidikan vokasi

 

Simpulan

Pengakuan pariwisata sebagai ilmu mandiri berperan langsung dalam menciptakan tenaga-tenaga akademik, ilmuwan dan para peneliti serta teknokrat.  Hasil hasil karyanya akan sangat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan vokasi dan industri.

Disiplin ilmu pariwisata akan menghasilkan program-studi atau melahirkan cabang-cabang baru yang akan berguna bagi berkembangnya industri pariwisata.

Kepustakaan

Airey D., (2003) Tourism education the dilemma of succes?  Tedqual 6/1, 2003.

Amoah, V. and Baum, T. (1997) Tourism education: policy versus practice. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.9, No.1 pp5–12

Brahmantyo, H dan Kusmayadi  (2006) Peran Pariwisata Bagi Indonesia dan Urgensi Keilmuan Pariwisata Terkait Dengan Kebutuhan Pendidikan Tinggi Kepariwisataan. Akademic paper, untuk Rapat kerja Nasional Pendidikan Kepariwisataan.  Agustus, 2006.

Brahmantyo, H dan Kusmayadi (2005) Pendidikan Tinggi Pariwisata, Kontribusi Untuk Daya Saing Nasional dalam Membangun Pariwisata Berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Pariwisata.

Brahmatyo, H dan Kusmayadi (2006)  Hospitaliti dan Pariwisata: Vokasi atau Profesi. Makalah disampaikan pada seminar Nasional HILDIKTIPARI, Jakarta, 6 April 2006.

Ernawati, D. 2002. “Tourism Education at The Tertiary Level in Indonesia: An Exploratory Study, International Journal of Tourism Research 4.

Jacobs (2001), James. Community Colleges and the Workforce Investment Act: Promises and Problems of the New Vocationalism. (pp 93-100).

Jafari, J. 2002.  Tourism education and training model, Getting to core of destination planning and management.  Tedqual 5/1, 2002.

Koster, I W. 2005. Konsolidasi Pendidikan Kepariwisataan Indonesia. Makalah untuk Seminar Nasional Hari Depan Pendidikan Kepariwisataan Indonesia. Bali: STP Bali.

 


[1] Disampaikan pada seminar Pariwisata sebagai disiplin ilmu mandiri diselenggaraan oleh STP Manado, 27 November 2006

[2] Ketua DPP Hildiktipari (Ketua STP Trisakti)

[3] Dosen dan Peneliti STP Trisakti

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tarikh

August 2014
M T W T F S S
« Oct    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: